 |
SULSEL PEMBURUNEWS - SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng memulai babak baru evaluasi kinerja pemerintahan melalui penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, kepada Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, dalam forum Rapat Paripurna, Rabu (1/4/2026).
Penyerahan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan instrumen krusial untuk mengukur efektivitas penggunaan APBD 2025 di bawah nakhoda kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertamanya.
Fokus pada Visi Agropolitan di Tengah Tantangan Fiskal
Dalam pidatonya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan fase krusial untuk meletakkan pondasi visi "Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan".
Meskipun diterjang dinamika keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah diklaim tetap mampu menjaga ritme pelayanan publik.
"LKPJ ini adalah refleksi objektif dari kinerja kami. Kami tetap memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat meski harus bekerja dalam bingkai anggaran yang ketat," ujar Suwardi.
Transparansi Anggaran: Pendapatan dan Belanja
Secara rinci, Bupati memaparkan kesehatan finansial daerah sepanjang tahun 2025.
Total Pendapatan Daerah: Berhasil dibukukan sebesar Rp1,14 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Menyumbang Rp191,9 miliar.
Dana Transfer: Menjadi tulang punggung dengan realisasi Rp953,7 miliar.
Pendapatan Lain-lain yang Sah: Mencapai Rp3,8 miliar.
Total Belanja Daerah: Direalisasikan sebesar Rp1,14 triliun.
Alokasi terbesar terserap pada Belanja Operasi senilai Rp907,4 miliar.
Belanja Modal untuk pembangunan fisik mencapai Rp114,6 miliar.
Sisanya terbagi pada Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Sektor Pertanian Jadi Sorotan
Salah satu poin menonjol dalam LKPJ kali ini adalah pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pusat. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng tercatat mengelola anggaran dari Kementerian Pertanian sebesar Rp49,2 miliar. Hal ini mempertegas fokus daerah pada penguatan sektor agraris sebagai motor ekonomi lokal.
Mekanisme Check and Balances
Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid, menerima dokumen tersebut untuk kemudian dikaji secara mendalam oleh tim legislatif. Proses evaluasi di DPRD diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif melalui forum ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di masa mendatang semakin efektif, transparan, dan mampu membawa dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Soppeng.(*") / red.
0 Komentar