Strategi Mitigasi Kekeringan 2026: Bupati Soppeng Kawal Program Pompanisasi di Rakornas Kementan
 |
SULSEL PEMBURUNEWS -JAKARTA – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kemarau yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI di Auditorium Gedung F, Jakarta (20/4/2026).
Pertemuan strategis ini bertujuan memantapkan langkah antisipatif menghadapi proyeksi kekeringan ekstrem yang mengancam ketahanan pangan nasional sepanjang tahun 2026.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam arahannya menekankan bahwa fokus utama pemerintah tahun ini adalah menjaga keberlanjutan swasembada pangan melalui intervensi teknologi dan infrastruktur air.
Untuk memastikan produksi pertanian tetap stabil di tengah ancaman el-nino, Kementan menetapkan beberapa kebijakan krusial:
Akselerasi Infrastruktur Air: Program pompanisasi dan irigasi skala besar ditargetkan mencakup 1.000.000 hektare lahan sawah tadah hujan di seluruh Indonesia.
Dukungan Pupuk Bersubsidi: Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% dan menambah volume distribusi nasional sebanyak 700.000 ton.
Investasi Jangka Panjang: Rencana pembangunan 7 pabrik pupuk baru, dengan 5 unit di antaranya dipastikan beroperasi sebelum 2029 guna menjamin ketersediaan stok di masa depan.
Anggaran Ketahanan Pangan: Pagu anggaran Kementan 2026 sebesar Rp40,145 triliun dialokasikan penuh untuk mempercepat kemandirian pangan.
"Indonesia telah mencapai swasembada dalam satu tahun dari target awal empat tahun. Kita harus mempertahankan tren positif ini, termasuk menjaga Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di titik tertinggi dalam 34 tahun terakhir," ujar Mentan Andi Amran Sulaiman.
Kehadiran Bupati H. Suwardi Haseng dalam forum ini menjadi sinyal kuat kesiapan Kabupaten Soppeng dalam mengamankan produksi padi lokal. Melalui koordinasi ini, Soppeng diharapkan mampu menyerap program Luas Tambah Tanam (LTT) dan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang disiapkan pusat.
Bupati diminta untuk segera memetakan kendala lapangan dan memastikan kesiapan mesin pompa di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan agar target produktivitas di Bumi Latemmamala tidak terganggu oleh anomali iklim.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kementan ini diharapkan menjadi benteng pertahanan bagi para petani lokal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ekstrem di tahun 2026.
