BREAKING NEWS
IMG-20260816-WA0160 Screenshot-2026-08-03-22-37-04-405-com-logopit-logoplus-edit 1788516554779

Sudah Tersangka dan Disanksi PTDH, Irjen Ahrie Sonta Baru Dicopot dari Jabatan Kadivkum Polri

​SULSEL PEMBURUNEWS - JAKARTA – Meski telah berstatus tersangka, ditahan, dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Irjen Ahrie Sonta baru resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

​Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi Ahrie—yang merupakan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto—menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Posisi Kadivkum Polri kini diisi oleh Brigjen Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.

​Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

​Selain Ahrie, dua tersangka lain dalam perkara serupa juga dimutasi menjadi Pati Yanma Polri. Keduanya adalah Irjen Eko Hadi Santoso, yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri, serta Irjen Slamet Uliandi, Pati Bareskrim yang bertugas di luar struktur.

​Dalam kasus dugaan penyadapan ini, Polri total menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan pascasakit.

​Dari sisi etik, Ahrie dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026), disusul Eko yang menerima sanksi serupa pada Selasa (17/11/2026). Keduanya telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

​Pencopotan ini merupakan bagian dari rotasi besar-besaran terhadap 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri yang tertuang dalam empat surat telegram, yakni ST/2598/XI/KEP/2026, ST/2599/XI/KEP/2026, ST/2600/XI/KEP/2026, dan ST/2601/XI/KEP/2026. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi dan rotasi jabatan tersebut sebagai hal yang wajar dalam dinamika organisasi.

"Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir "Dikutip dari detinews" menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas."

"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

​Di sisi lain, terkait pengembangan kasus dugaan makar, Polri telah memeriksa serta menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko di kawasan Cipete, Bogor, dan Tangerang. Namun, hingga kini Bareskrim belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.

​Dengan terbitnya surat telegram ini, pencopotan jabatan struktural para perwira tersebut baru resmi dilakukan setelah status tersangka dan putusan etik dijatuhkan lebih dulu. Proses penyidikan kasus dugaan penyadapan masih terus berjalan, dan seluruh tersangka tetap berstatus terduga hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(**)

​Sumber: Kumparan, 20 November 2026