Kapolsek Mandonga Nyaris Dipukul Saat Halau Api Ban Hampir Bakar Plafon DPRD Sultra
![]() |
SULSEL PEMBURUNEWS - KENDARI – Aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat memanas pada Kamis (19/11/2026). Seorang massa aksi nyaris memukul Kapolsek Mandonga, AKP Hastantya Bagas Saputra, saat perwira polisi itu berupaya memadamkan kobaran api dari ban bekas yang hampir menyambar plafon gedung dewan.
Berdasarkan rekaman video yang diterima Kendariinfo, insiden bermula ketika para pengunjuk rasa berorasi sembari membakar ban. Kobaran api yang membesar perlahan membumbung tinggi hingga nyaris membakar plafon bangunan. Melihat situasi tersebut, Bagas langsung berinisiatif memadamkan api menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Namun, upaya tersebut memicu aksi saling rebut APAR antara polisi dan massa aksi. Seorang pendemo berkemeja putih mendadak menghampiri Bagas, lalu mencoba mendorong dan melayangkan pukulan.
Beruntung, ketegangan tidak meluas setelah sejumlah personel kepolisian di lokasi sigap melerai dan meredam situasi.
“Kalau terbakar itu bahaya,” ujar Bagas dalam video yang diterima Kendariinfo, Sabtu (21/11).
Di sisi lain, pendemo berkemeja putih tersebut bersikeras akan menanggung segala risiko apabila pembakaran ban itu merusak fasilitas gedung dewan. “Saya yang bertanggung jawab, saya,” ucapnya di tengah kerumunan.
Sebagai informasi, massa aksi tersebut tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (Hipmakot). Kedatangan mereka ke DPRD Sultra bertujuan menyoroti dugaan penyelewengan retribusi di Pelabuhan Penyeberangan Feri Amolengu–Labuan, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Mereka mengungkap sejumlah kejanggalan, mulai dari dugaan penjualan tiket penyeberangan secara berulang, penggunaan kertas nomor antrean sebagai bukti retribusi masuk, hingga muatan kapal yang melebihi Standar Operasional Prosedur (SOP).
Massa aksi mencontohkan, sesuai acuan SOP, batas maksimal kendaraan Golongan IV dalam satu kali keberangkatan adalah 18 unit. Namun, di lapangan, kapal kerap mengangkut hingga 24 unit kendaraan atau terdapat selisih enam unit.
Celah pengawasan ini dinilai berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah maupun perusahaan, khususnya pada Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau.
“Ini yang kami pertanyakan. Kami menduga transaksi tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi sehingga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan uang retribusi untuk kepentingan pribadi,” tegas perwakilan massa aksi.
Telah terbit lebih awal dan Baca berita selengkapnya di kendariinfo.com



