Kapolsek di Jambi Jadi Korban Penipuan Rekrutmen Polri Senilai 700 Juta
![]() |
SULSEL PEMBURUNEWS - JAMBI - Seorang Kapolsek berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) di Jambi, Deni Saefudin, hadir sebagai saksi sekaligus pelapor dalam sidang kasus dugaan penipuan rekrutmen anggota Polri di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis (19/11/2026). Perkara ini menyeret terdakwa bernama Daffa Januar Al Baqi.
Di hadapan Majelis Hakim, Deni mengungkap bahwa ia mentransfer uang sebesar Rp700 juta ke rekening terdakwa pada 2 Juli 2026. Langkah itu ditempuh setelah anak Deni berada di peringkat ke-41 dalam seleksi penerimaan anggota Polri, selisih satu tingkat dari batas kuota 40 peserta.
Merespons hasil tersebut, Deni menghubungi Daffa yang kemudian menjanjikan adanya kuota khusus susulan untuk meloloskan anaknya. Meski awalnya sempat ragu, Deni akhirnya menyetujui transfer pada hari yang sama karena mengetahui terdakwa memiliki kedekatan dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi.
Perkara ini menyita perhatian publik lantaran melibatkan seorang perwira aktif Polri sebagai korban dalam dugaan praktik percaloan penerimaan anggota kepolisian.
Fakta ini mengungkap dugaan pola penggunaan uang dari satu pihak untuk membayar pihak lain dalam rangkaian perkara yang sama. Aliran dana tersebut menjadi salah satu bagian penting yang harus diuji dalam pembuktian di persidangan.
Atas perkara ini, JPU menyusun dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terkait tindak pidana penipuan. Dakwaan kedua menggunakan Pasal 486 undang-undang yang sama terkait tindak pidana penggelapan.
Persidangan ini menyisakan persoalan yang lebih luas dari sekadar uang Rp700 juta. Pengakuan Kapolsek menyerahkan uang demi kelulusan anak memperlihatkan adanya persoalan serius terkait upaya mencari jalan khusus dalam rekrutmen anggota Polri.
Di sisi lain, aliran dana kepada pihak lain dan pembelaan terdakwa membuka sejumlah fakta yang masih harus diuji di hadapan majelis hakim.(*)



