 |
SULSEL PEMBURUNEWS - NUNUKAN — Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pulau Nunukan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menyikapi informasi yang beredar di ruang publik dan media sosial.
Seruan tersebut disampaikan menyusul maraknya perbincangan terkait pengadaan kendaraan dinas ( Randis ) Bupati Nunukan serta polemik penyaluran bantuan sosial ( Bansos ) yang ramai diperbincangkan warganet.
Basri menilai derasnya arus informasi sering kali tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai, sehingga berpotensi memicu kesalahpahaman dan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
“Masyarakat perlu menyaring setiap informasi yang diterima. Jangan langsung percaya atau menyebarkan kabar yang belum jelas sumber dan datanya,” kata Basri, Senin (29/12/25).
Menurut Basri, kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara berimbang dan tidak dibangun di atas emosi semata.
“Kritik itu sah dan perlu. Tapi kalau disampaikan tanpa kendali, dampaknya bisa ke mana-mana, bahkan memicu saling curiga antarwarga,” ujarnya.
Basri memahami kegelisahan publik yang muncul dari persoalan pembangunan yang belum merata serta kondisi sebagian warga yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Karena itu, perdebatan mengenai kebijakan daerah seharusnya diarahkan pada substansi dan solusi, bukan pada narasi yang memecah belah.
Terkait isu pengadaan kendaraan dinas, Basri menyebut kebijakan tersebut berada dalam mekanisme pengelolaan anggaran daerah yang memiliki aturan jelas.
Meski demikian, ia menilai masukan masyarakat tetap penting agar kebijakan pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi warga, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Sementara pada persoalan bantuan sosial, Basri meminta agar penyaluran bantuan benar-benar berbasis data yang akurat.
Ketidaktepatan sasaran, menurut dia, perlu disikapi dengan perbaikan pendataan dan evaluasi menyeluruh.
“Bantuan sosial menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau ada kekeliruan data, perbaikannya harus dilakukan secara terbuka, tanpa saling menyudutkan,” ucap Basri.
Basri juga mengingatkan pentingnya peran publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Pengawasan tersebut, kata dia, sebaiknya dilakukan secara konstruktif, berbasis fakta, serta menghormati norma hukum dan etika sosial.
Selain menyaring informasi, Basri mengajak seluruh elemen masyarakat Nunukan menjaga persatuan dan situasi keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Nunukan hanya bisa maju kalau suasana sosial tetap aman dan rukun. Mari kita rawat kebersamaan dengan cara berpikir jernih dan bersikap dewasa,” tutup Basri..(Arif)
Report : Arifuddin Sebatik
0 Komentar