 |
SULSEL PEMBURUNEWS - MOROWALI - Sebuah temuan mengejutkan terkait kedaulatan negara mencuat dari Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memublikasikan adanya bandara khusus perusahaan yang beroperasi tanpa melibatkan aparat pengamanan, bea cukai, hingga Imigrasi.
Temuan yang terekam dalam video dan diunggah melalui akun resmi @satgaspkhofficial pada Selasa (25/11/2025) tersebut segera memicu perdebatan serius, karena dinilai menciptakan celah “negara di dalam negara” di kawasan industri PT IMIP.
Dalam narasi video yang disebar Satgas PKH, disampaikan keheranan atas operasional bandara tersebut.
“Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP, tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak Imigrasi,” bunyi narasi resmi Satgas PKH.
Disebutkan pula bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama tim Satgas PKH turut merasakan adanya kejanggalan serius ketika tiba di lokasi tersebut. Ketiadaan lembaga-lembaga negara yang wajib hadir di pintu masuk dan keluar wilayah udara dinilai sangat berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan nasional.
Reaksi Keras DPR: Ancaman Kedaulatan
Temuan ini langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengecam keras operasional bandara yang dikelola tanpa pengawasan pemerintah tersebut.
“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegas Oleh Soleh pada Selasa (25/11/2025).
Ia menyoroti pelanggaran prinsip pengelolaan wilayah udara dan perbatasan, terutama karena tidak adanya aparat penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi yang dapat melakukan pengawasan.
#imip #morowali #sulteng #palu #morowali #bandarailegal
0 Komentar