 |
SULSEL PEMBURUNEWS - Nunukan, 8 Mei 2025 — Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap isu strategis perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Hal ini ditandai dengan diundangnya Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub, S.Kep., Ns., sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Pancang yang akan digelar di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada 14 Mei 2025.
Undangan ini merupakan tindak lanjut atas opini Andi Yakub berjudul “PLBN Sebatik Butuh Perhatian” yang dimuat di harian Kompas pada 22 April 2025. Artikel tersebut dinilai menggugah kesadaran nasional akan urgensi pengaktifan PLBN Sei Pancang dan penanganan isu perbatasan Indonesia–Malaysia di wilayah tersebut.
Rapat akan dipimpin oleh Plt. Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, dan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor. Agenda utama meliputi percepatan aktivasi PLBN, penguatan pengawasan lintas batas, serta penataan perdagangan legal di kawasan perbatasan.
> “Kami menyambut baik undangan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Ini bukan hanya kemenangan narasi, tapi juga langkah awal menuju realisasi yang telah lama dinantikan,” ujar Andi Yakub.
Pulau Sebatik merupakan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Meski pembangunan fisik PLBN Sei Pancang telah rampung sejak beberapa tahun lalu, hingga kini belum dilakukan operasionalisasi secara penuh. Kondisi ini membuka celah bagi maraknya aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan tanpa regulasi.
Dalam forum tersebut, Andi Yakub dijadwalkan memaparkan kondisi faktual di lapangan, termasuk perlunya dukungan konkret pemerintah pusat untuk skema perdagangan lintas batas (border trade) yang adil, tertib, dan aman.
Respons KSP ini menunjukkan bahwa suara dari daerah, bila disampaikan secara konstruktif dan berbasis data, mampu menembus pusat kekuasaan dan memicu langkah-langkah kebijakan yang lebih progresif demi kepentingan nasional.
Report : Arifuddin Sebatik
0 Komentar